nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan hasil pertemuan G-20 di Baden Baden, Jerman, pada konferensi pers yang diselenggarakan di aula Mezzanine, gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/3).  

Menkeu menyampaikan dengan kepentingan perdagangan bagi Indonesia dan negara-negara lain dimana Amerika Serikat (AS) memberlakukan kebijakan proteksionisme dan Inggris memutuskan untuk melepaskan diri dari Eropa (Brexit), Indonesia perlu mewaspadai ketiadaan kesepakatan arah kebijakan ekonomi global pada pertemuan G20 kali ini. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

“Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada kepastian arah kebijakan dunia, maka akan timbul uncertainty yang baru, tidak hanya G20, negara-negara di dunia juga akan dihadapkan pada ketidakpastian,” ucapnya. 

Berbeda dengan pertemuan G20 sebelumnya di Hangzhou dimana kebijakan perdagangan internasional disepakati tidak ada kebijakan protektif. “Pada pertemuan G20 sebelumnya di Hangzou disepakati bahwa setiap negara harus berupaya untuk tidak melakukan langkah-langkah yang menciptakan halangan atau hambatan munculnya confidence, termasuk kebijakan protektif baik dari sisi perdagangan maupun investasi,"ujarnya. 

Ia menyesalkan adanya kemunduran dengan tidak adanya kesepakatan pada pertemuan G20 kali ini. “Definisi fair (trade) dari Amerika adalah sesuai dengan kebutuhan Amerika sendiri yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan internasional. Ini yang menyebabkan tidak muncul kesepakatan dan komitmen kuat dari negara-negara G20. Ini merupakan pandangan yang dianggap setback dari G20 dan Indonesia harus mewaspadai perkembangan yang terjadi,” sesalnya. 

Namun demikian, Menkeu berharap di pertemuan Hamburg bulan Juli 2017 mendatang di level Presiden, para pimpinan negara akan lebih sepakat dibanding pertemuan di level Menkeu dan Gubernur Bank Sentral. (p/ab)